Sibuk Bagi Masker dan Vaksinasi, Bangunan Berdiri Tanpa IMB, Walikota Jakarta Utara Jadi Sorotan Masyarakat

270fbfde85fb05a5c8ed0a4d09fcb72b
Budayabangsabangsa.com,Jakarta– lemahnya pengawasan dari SKPD dan UKPD Pemkot Jakarta utara yaitu PTSP ,CKTRP ( Citata )dan Pol PP Jakarta utara, banyak bangunan yang berdiri terlebih dahulu dan setelah banyak kritisi warga baru dilakukan Proses pengurusan ijin dalam hal ini IMB ( ijin mendirikan bangunan ) oleh pemilik Bangunan.

Alasan yang kerap didengar untuk saat ini dari pejabat yang bersangkutan karena ‘bekerja dari rumah’,  dampak dari lemahnya pengawasan dari instansi jelas terlihat atas  berdirinya bangunan terlebih dahulu yang kemudian terpasang bunner SEGEL yang di lanjukan dengan pemasangan bunner IMB.

Ada dugaan bergulirnya ‘upeti’ kepada oknum petugas instansi yang terkait dengan berdirinya bangunan, hingga bangunan dapat berdiri tanpa adanya sangsi IMB, dan yang lebih jelas ada dugaan ‘beking’ bangunan berdiri dengan IMB tapi tidak sesuai dengan yang tertulis di Buner IMBnya.

Disebutkan dalam Pasal 14 Ayat 1 dan 2 PP 36/2005 bahwa:
“Setiap orang yang ingin mendirikan bangunan gedung harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) melalui proses permohonan izin.”
Sementara itu dalam pasal selanjutnya yaitu 15 ayat [1] PP 36/2005), dikatakan bahwa permohonan IMB harus dilengkapi dengan kelengkapan berikut ini:
Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah;
Data pemilik bangunan gedung;
Rencana teknis bangunan gedung;
Hasil analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
Pasal 115 ayat [1] PP 36/2005
Berdasarkan pasal ini, pemilik rumah yang tak memiliki IMB bisa dikenakan sanksi administratif.
Selain itu sanksi lain yang bisa dikenakan ialah penghentian sementara bangunan rumah hingga pemilik mampu mengantongi IMB.
Pasal 115 ayat [2] PP 36/2005
Berdasarkan pasal ini pemilik rumah (gedung) dapat mendapat sanksi pembongkaran bangunan.
Pasal 45 ayat [2] UUBG
Pemilik rumah dapat diberikan sanksi berupa denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.
Jelas terlihat dari buner yang terpampang dari tahun terbitnya buner iMB , dimana sudah terlebih dahulu terbitnya buner Segel, tetapi bangunan sudah nyaris selesai pembangunannya.

Robert Juntak dari Lsm Tipikor RI mengomentari melalui telpon genggamnya ( 14-08-2021 ), bahwa banyak bangunan yang berdiri dengan permasalahan yang sama dan setelah diberitakan baru petugas yang bersangkutan yaitu citata bergerak. Dan anehnya hingga saat ini kasudinnya masih saja bertahan
” kita bisa lihat atau masyrakat dapat menilai kinerja instansi terkait yang berhubungam dengan berdirinya unit bangunan,” jelas Robert Juntak

Robert menuturkan pendirian bangunan yang diduga bermasalah dengan peraturan seperti,
CYMERA_20210814_115816Bangunan di Jalan Kenanga RW 003 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tg.Priok.
CYMERA_20210814_120021Bangunan di Jalan Griya Indah Santosa(GIS) Blok M No.2 kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tg.Priok.
CYMERA_20210814_120211Jalan Agung utara 22/jalan agung utara 8c Blok A 34 No.16 kelurahan sunter agung kecamatan Tg.priok.
CYMERA_20210814_120337Jalan Danau agung 16 Blok E-10 Kav.No 2 Rt 06/016 kelurahan sunter agung kecamatan tg.priok
CYMERA_20210814_120533Jalan Danau Sunter utara Blok F.20 Kav.No.26 kelurahan sunter agung kecamatan Tg.Priok.
CYMERA_20210814_120656Jalan Plumpang Raya No.6A RT 010/007 kelurahan Tugu utara kecamatan koja.
IMG-20210805-WA0073jalan cilincing bakti Rw 06 kecamatan cilincing.

Media budayabangsabangsa.com coba menghubungi pejabat citata dan pol pp jakut, belum dapat penjelasan apapun bahkan pejabat yang bersangkutan memblokir nomor.(zul/maman)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*