Ribuan Petani Cianjur Terusir Mendatangi Kementerian ATR/BPN dan Mabes Polri

Budayabangsabangsa.com, Cianjur – Tampak terlihat Wajah-wajah wanita dan anak-anak petani Cianjur tampak menunjukkan kesedihan dan trauma mendalam, ketika dijumpai di Komnas HAM Jalan Latuharhary Jakarta Pusat, Senin (31/08/2020).

Mereka adalah puluhan dari ribuan keluarga petani penggarap lahan di Cianjur, Jawa Barat, yang telah 4 (empat) hari terlunta-lunta akibat terusir dari lahan garapan sekaligus kampung tempat mereka tinggal.

Para petani itu mengadu ke Komnas HAM didampingi kuasa hukum H. Muhammad Sirot, S.H, S.I.P.

Kini, Senin (26/10/2020) mereka kembali memperjuangkan nasib dan keadilannya di bawah terik matahari depan Kantor Kementerian ATR/BPN dan Mabes Polri.

Sebanyak lebih dari 2000 petani penggarap lahan diusir dari lahan dan tempat tinggalnya setelah diintimidasi oleh sekelompok orang (preman, red) berjumlah ratusan, bahkan saksi mata dan para korban pengusiran juga mengatakan ada juga oknum aparat bersenjata.

Sehingga selain kehilangan mata pencaharian karena lahan garapan dibuldoser dan tempat tinggal yang dirobohkan dengan alat berat, anak-anak juga terganggu dan tak terurus proses belajarnya.

Proses pengosongan lahan dan permukiman para petani, mulanya dengan dijaga aparat keamanan, dan para petani dikeluarkan dari lahan tersebut, setelah selesai pengosongan, jalan akses satu-satunya ditembok dan aliran listrik serta air diputus.

Setelah itu, ketika para petani masih berada di luar lahan garapan dan permukiman mereka, didatangkanlah ratusan preman yang kemudian menduduki lahan dengan bersenjata, sambil mengawal melanjutkan penghancuran lahan pertanian hortikultura serta merobohkan tempat tinggal para petani.

Sebagaimana diketahui, pengambangan tanaman pertanian hortikultura di lahan ini diinisiasi bupati Cianjur usai mendapat kepastian hukum mengenai status lahan tersebut yang oleh BPN dinyatakan telah ditelantarkan oleh pemegang HGU.

Para petani penggarap itu berasal dari tiga desa yakni Desa Batulawang (Kecamatan Cipanas), Desa Sukanagalih (Kecamatan Pacet), Desa Cibadak (Kecamatan Sukaresmi), di wilayah Kabupaten Cianjur.

Intimidasi itu, menurut keterangan para petani diduga adalah atas perintah PT. Maskapai Perkebunan Moelia (MPM).

Menurut keterangan Pengacara/ kuasa hukum para petani, H.Muhammad Sirot, S.H, S.I.P dengan telah ditelantarkannya dan tidak digarapnya lahan HGU Nomor 12 s/d 26 milik PT Maskapai Perkebunan Moelia, maka pihak Kanwil BPN Jawa Barat telah memberikan tiga kali Surat Peringatan kepada PT MPM.

“Namun peringatan tersebut tidak diindahkan,” ujar Muhammad Sirot.
Dengan telah diberikannya tiga kali Surat Peringatan kepada PT. MPM sebagai pemegang/pemilik HGU Nomor 12 s/d 26 yang terletak di Desa Batulawang Kecamatan Cipanas, Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet, Desa Cibadak Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur maka oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur dan Kanwil BPN Jawa Barat telah diusulkan kepada Menteri ATR/ BPN RI sebagai tanah terlantar.

“Tanah HGU PT Maskapai Perkebunan Moelia tersebut pada tanggal 5 Desember 2018 oleh kanwil pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat sudah dinyatakan dalam keadaan status quo sejak tanggal pengusulan yaitu 10 April 2012,” terang Sirot.

IMG-20201026-WA0019 IMG-20201026-WA0018Muhammad Sirot selaku tim kuasa hukum/pendamping para petani didampingi H Mardini dari Lembaga Wakaf dan Pertanahan PBNU, mengungkapkan, permasalahan para petani dengan PT MPM telah dimediasi oleh kementerian ATR/BPN dan diputuskan apabila PT. MPM akan memperpanjang HGUnya maka harus memberikan sebagian lahan HGUnya kepada para petani. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh PT MPM.
“Akan tetapi yang dilakukan oleh MPM mengambil alih lahan milik para petani,” ujar Sirot.

Ditambahkan Sirot, upaya paksa mengusir para petani selain dengan perusakan rumah tinggal, jalan akses ke rumah mereka ditutup dengan dinding beton dan kawat berduri, serta saluran air bersih diputus.

“Jadi praktis para petani penggarap tidak bisa kembali ke rumahnya,” ujar Sirot.

Kekerasan dan intimidasi tak hanya dialami para petani, sejumlah wartawan yang akan melakukan verifikasi faktual berupa pengambilan gambar situasi guna pemberitaan juga diusir paksa dengan ancaman senjata dan dilarang melakukan kegiatan jurnalistik.

Melapor ke Polres setempat malah mendapati sikap kurang simpatik. Begitu juga rombongan mantan anggota DPR RI yang bersama karyawan di kantornya sedang tour ke kawasan puncak dan tak sengaja memasuki lahan di kawasan perbukitan tersebut, mendapat perlakuan tidak semestinya dengan dirusak mobilnya, serta dilakukan perampasan HP terhadap sopir dibawah todongan senjata tajam oleh sekawanan orang berjumlah puluhan orang. Kabarnya, justru korban dilaporkan ke kepolisian oleh PT MPM.

Dalam keterangan tertulisnya kepada Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil yang juga dikirimkan ke Wapres KH Maruf Amin, Ketua PBNU KH Marsudi Syuhud mendesak agar lahan yang digarap warga NU dan masyarakat setempat dikembalikan lagi ke warga penggarap. Mengingat penelantaran yang telah dilakukan PT MPM yang awalnya oleh BPN Jawa Barat dikuasakan lahan HGU seluas 1.020 Ha, namun sesuai data mapping BPN Cianjur dan BPN Pusat, luas lahan yang dikuasai PT MPM hanya 62,5Ha, dan selebihnya merupakan lahan garapan warga.

Reporter : Haris

Redaksi
About Redaksi 880 Articles
Penggiat Sosial dan Kemanusiaan

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*