Pemerintah Jakarta Utara Pilih Tebang

Bangunan Di Kecamatan Cilincing Dan Kecamatan Koja Jakut Berdiri “sesuka Hati” Diduga Pemerintahnya Bingung

CYMERA_20210116_193250

Budayabangsabangsa.com,Jakarta utara-
Pemilik rumah atau bangunan tidak memenuhi kewajiban persyaratan pembangunan rumah termasuk memiliki IMB? Pemilik rumah dalam hal ini dapat dikenai sanksi administratif dikenakan sanksi penghentian sementara sampai dengan diperolehnya izin mendirikan bangunan gedung (Pasal 115 ayat [1] PP 36/2005).

Pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran (Pasal 115 ayat [2] PP 36/2005). Selain sanksi administratif, pemilik bangunan juga dapat dikenakan sanksi berupa denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun (Pasal 45 ayat [2] UUBG).

Bila dalam pelaksanaan pembangunan bangunan terjadi ketidaksesuaian terhadap IMB dan/atau menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, maka pengawas pelaksanaan wajib menghentikan sementara pelaksanaan pembangunan bangunan gedung serta melaporkan kepada Dinas, dan jika terbukti ada ketidaksesuaian, setiap pemilik bangunan, pengguna bangunan, penyedia jasa konstruksi bangunan dapat dipidana dan juga dapat dikenakan sanksi administrasi.

Pemilik yang membangun tanpa IMB dikenakan pasal 15 ayat 1 Perda 7 Tahun 2010. Sementara untuk bangunan yang menyalahi IMB dikenakan pasal 144 ayat 2 PerdaTahun 2010. Mereka yang melanggar dijatuhi sanksi denda minimal Rp 3 juta hingga denda maksimum sebesar Rp 50 Juta.

Di duga bangunan Jalan Dukuh Barat RT 08 Rw 017 No 1,Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja Jakarta Utara, bangunan bwtdiri tidak tampak ijin Mendirikan Bangunananya(IMB).

peraturan pemerintah pada Pasal 49 ayat(1) UU Perumahan “Pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian.”

Dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemda DKI Jakarta yaitu Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta No.Bd. 3/24/19/1972 tentang Larangan Penggunaan Rumah Tempat Tinggal untuk Kantor atau Tempat Usaha.

Pada peraturan ini, sudah tertulis secara tegas dan jelas tidak diperbolehkan untuk menjadikan rumah tinggal untuk tempat usaha. Keputusan Gubernur ini dikokohkan dengan dengan Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta No.203 Tahun 1977.

Isinya berkaitan dengan kegiatan usaha apa saja yang diizinkan di area pemukiman.(zul)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*