Membongkar Akar Permasalahan PERTAMINA

Budayabangsabangsa.com, Jum’at, 3/7/2018, Presiden Jokowi pada awal memimpin mengambil kebijakan yang tidak populis ketika menghapus subsidi BBM padahal saat itu minyak dunia sedang turun tajam. Namun mendekati pilpres 2019 Presiden Jokowi sepertinya ingin mengambil hati rakyat dengan kembali akan menurunkan harga BBM dan menambah jumlah premium. Perubahan kebijakan terkait BBM secara kasat mata
menunjukan bahwa harga BBM hanya perkara politik dan bukan berdasarkan langkah strategis taktis untuk bangsa dan negara. Korban kebijakan ini adalah pertamina, BUMN yang digadang-gadangkan akan menjadi perusahaan minyak yang akan bersaing secara Internasional. Pernyataan ini disampaikan oleh Aza El Munadiyan Waketum PP KAMMI dalam Focus Grup Discussion “Membongkar Akar Permasalahan Pertamina” yang diselenggarakan pada Rabu 1 Agustus, di Ropisbak WarunKomando, Tebet, Jakarta Selatan.

FGD kali ini dihadiri oleh Yusri Usman Direktur Eksekutif Centre of Energy and Resources Indonesia (CERI), Arie Gumilar Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu(FSPPB), Binsar Effendi Hutabarat Ketua Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe).

Aza El Munadiyan menyampaikan mengenai peran dan tanggung jawab pertamina yaitu pada penyedia utama BBM di Indonesia. Namun berbagai kebijakan sering kali menghambat kinerja Pertamina. Permasalahan yang ramai akhir-akhir ini adalah penghapusan direktorat migas, kemudian penyediaan kembali BBM premium dan yang terakhir melego aset Pertamina, holding Migas khususnya PERTAGAS dengan PGN,” papar Aza.

“Niat yang terlihat baik yang dilakukan pemerintah seringkali tidak berdasarkan kajian dan analisis mendalam tapi lebih pada kepentingan politik dan berbagi kue ekonomi. Data menunjukan bahwa netaca perdagangan Indonesia pada bulan Januari 2018 mengalami defisit sebesar US$ 670 juta dimana faktor penyebabnya dipicu tingginya angka impor terutama komoditas minyak.pusat Badan Pusat Statistik (BPS) awal tahun 2018 tingkat impor minyak Indonesia Year to Year (YoY) mencapai 26,444, selain itu kenaikan impor karena meningkatnya investasi di sektor hulu hingga mencapai US$ 20 miliar atau meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya dimana mayoritas belanja modal tersebut berasal dari komoditas impor,” papar Aza lebih lanjut.

Lebih lanjut Arie Gumilar juga mengajak semua pihak bersama rakyak untuk mengawal dan memperjuangkan Pertamina bisa seratus porsen sahamnya menjadi milik Negara, “Blok Rokan sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dikelola oleh perusahan anak bangsa oleh PT. Pertamina persero, namun kita juga perlu melihat, kembalinya blok Rokan ke Indonesia itu masih tiga tahun lagi dan itu waktu yang masih cukup lama, blok Rokan akan kembali ke Indonesia pada 8 Agustus 2021, segala kemungkinan masih bisa terjadi, intervensi-intervensi asing masih bisa terjadi, kita punya pengalaman di Blok Cepu dan blok Mahakam, bisa saja tanggal 4 dan 5 Agustus nanti Menlu As akan datang langsung ke Indonesia apakah ada intervensi untuk blok Rokan atau tidak kita tidak tahu, maka kita harus tetap kawal dan dalam rangka itu FSPPB sebagai elemen dari rakyat Indonesia akan tetap melakukan langkah-langkah strategis seperti dalam waktu dekat ini kita akan finalkan gugatan Permen 23 tahun 2018 ke Mahkama Agung, klausul di pasal 2 itu tentang pengelolaan blok Migas,” jelas Arie.

Muzakir