Melanggar Aturan Hukum, Bangunan Kost dan Hotel di Pademangan di Bongkar

Budayabangsabangsa.com – Jakarta

Bangunan Kost dan Hotel empat lantai di Jalan Ampera V, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara segera dibongkar. Pasalnya, bangunan raksasa itu telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang tata cara membangun di wilayah DKI Jakarta.

Hal itu tertuang pada surat resmi dari Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) Jakarta Utara nomor 1006/-1.785.1 yang diterima wartawan, kamis (11/04/).

BANGUNAN2Dalam surat yang ditandantangi oleh Kepala Suku Dinas CKTRP Jakarta Utara, Kusnadi Hadipratikno tertuang kedua kegiatan membangun di Jalan Ampera V, Pademangan itu telah dilakukan penindakan. Penindakan sendiri berupa, surat peringatan (SP), surat segel, surat perintah bongkar dan surat rekomendasi teknis pembongkaran No 119/-1.758.1 tertanggal 28/1/2019 pada bangunan rumah kost dan hunian. Kemudian, tindakan penertiban terhadap bangunan hotel di Jalan Ampera V yakni berupa, surat peringatan (SP) No 1185/-1.758.1, surat segel No 1227/-1.758.1 dan surat perintah bongkar No 1266/-1.758.1 tertanggal 15/10/20/2019. Selain itu, pemilik bangunan hotel tersebut juga diganjar Yustisi (Tindak Pidana Miring) tertanggal 29/11/2018.

Pelanggaran Perda Nomor 7 Tahun 2010 berdampak pada berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta yang dihasilkan dari restribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). “Selain itu, dengan banyaknya kegiatan yang tak sesuai dengan Ketentuan Rencana Kota (KRK) yang diajukan oleh pemilik dalam pengurusan IMB juga diduga menjadi penyebab menyempitnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan juga amburadulnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di DKI Jakarta,” ujar Kepala Suku Dinas CKTRP Jakarta Utara, Kusnadi Hadipratikno.

Dari pantauan dilapangan beberapa kegiatan membangun tersebut diduga melanggar Garis Sepadan Bangunan (GSB), Kofisien Dasar Bangunan (KDB), Kofisien Denah Hijau (KDH), Sumur Resapan (Biofori), Garis Sepadan Jalan (GSJ), Jarak Bebas Belakang (JBB).

Masyarakat banyak berkomentar agar Gubernur segera menurunkan Tim Independen beserta Jajaran Saber Pungli untuk turun langsung atau Sidak terhadap seluruh kinerja Sudin Cota Karya dari tingkat kasie atau kasatpel di kecamatan hingga terjadi menjamurnya bangunan bangunan yang banyak melanggar aturan Perda maupun Pergub .

Di sinyalir adanya permainan loby loby dari pemilik bangunan untuk bebas membangun tanpa hiraukan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) nya, nyaris di setiap kecamatan kota admintrerasi Jakarta Utara banyak berdiri bangunan yg berdiri kokoh dengan berbagai pelanggaran.

Walikota Jakarta Utara pun seolah tidak mengetahui adanya pelanggaran pelanggaran berdirinya bangunan di wilayahnya, ini dapat dirasakan oleh warga Jakarta Utara karena bukan satu dua media yang menulis tentang kinerja Cipta Karya Jakarta utara, BANGUNAN3bahkan sudah banyak LSM yang menghimbau tentang banyaknya bangunan yang melanggar aturan dengan membangun tanpa IMB.

Jika Tim Saber Pungli, BPK atau KPK bahkan pihak aparatur penegak hukum dapat bekerja dengan maksimal tidak sulit untuk menangkap oknum atau bahkan pejabat Cipta karya yang bermain main dengan penyalahgunaan jabatan dengan menerima uang dari pemilik bangunan yang diistilahkan dengan “uang pengamanan” untuk tidak menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi dengan mengirimkan Rekomteknya ke Satpol PP agar diadakan penertiban dengan membongkar habis bangunan yang tidak sesuai peruntukannya.

Pak Tupik, warga yang simpati dan merasa miris dengan banyaknya bangunan bangunan hotel, kost dan bahkan rumah tinggal yang tidak sesuai IMB bahkan tidak ber IMB, berkomentar kepada budaya bangsabangsa.com, “Bang, nggak sulit untuk ngebuktiin adanya sogok menyogok antara penjabat Cipta Karya dengan pemilik banguan, tinggal panggil pemilik bangunan dan pemborongnya, tanyain pasti dijawab adanya sogok menyogok, itu yang dibilang sebagai Uang Pengamanan,” ungkapnya.

Pak Tupik juga mengatakan bahkan ada orang orang yang mengaku sebagai pekerja media atau wartawan atau LSM yang bersedia sebagai pengaman bangunan yg berdiri dengan banyak pelanggaran bekerjasama dengan pihak Cipta Karya dan akhirnya bangunan itu lolos dari jangkauan hukum.

“Contohnya, bang, bangunan yang ada di wilayah kecamatan Tg.Priok di seluruh kelurahan kecamatan Tg priok, di IMB tertulis rumah hunian 4 lantai tapi bangunannya seperti kantor, yang saya tau kan bang, kalo 4 lantai kepengurusannya sudah tingkat kota tapi ini tingkat kecamatan, Pak Tupik mengakhiri curhatannya. (ZUL)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*