Diduga Alih Fungsi Ijin Mendirikan Bangunan

IMB diterbitkan atas perencanaan teknis bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan.

IMG-20210115-WA0066

Budayabangsabangsa.com,Jakarta utara- Apabila dalam pelaksanaan pembangunan bangunan gedung terjadi ketidaksesuaian terhadap IMB dan/atau menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, maka pengawas pelaksanaan wajib menghentikan sementara pelaksanaan pembangunan bangunan gedung serta melaporkan kepada Dinas.

Jika terbukti ada ketidaksesuaian, setiap pemilik bangunan gedung, pengguna bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung dapat dipidana dan juga dapat dikenakan sanksi administrasi.
IMG-20210114-WA0015
Di duga bangunan nomor/tgl.IMB : 198/C.37 C/31.72.02.1001.01.038.K.1.a.b.e/3/-1.785.51/e/2020 Jakarta 05 Nopember 2020 Jln.Tenggiri no.68 dan no.68 A RT. 002/RW 08 kel.Tanjung Priok kec.Tanjung Priok jakarta utara 14310
jenis kegiatan mendirikan bangunan baru penggunaan rumah tinggal
jumlah lantai 2 lantai ada diduga pelanggaran dalam alih fungsi pendirian bangunannya.

Fenomena pengalihfungsian rumah tinggal menjadi tempat usaha kian marak di kota-kota besar, seperti Jakarta. Hal ini tentu menandakan tengah berkembangnya dunia wirausaha di Indonesia. Namun, mengubah fungsi ijin mendirikan bangunan(imb) ada aturan mainnya.

Syarat mengubah rumah tinggal menjadi tempat usaha

peraturan pemerintah yang patut digarisbawahi adalah.
Pasal 49 ayat (1) UU Perumahan “Pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian.”

Kalau di DKI, perlu memerhatikan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemda yaitu Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta No. Bd. 3/24/19/1972 tentang Larangan Penggunaan Rumah Tempat Tinggal untuk Kantor atau Tempat Usaha.

Pada peraturan ini, sudah tertulis secara tegas dan jelas tidak diperbolehkan untuk menjadikan rumah tinggal untuk tempat usaha. Keputusan Gubernur ini dikokohkan dengan dengan Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta No.203 Tahun 1977.

Isinya berkaitan dengan kegiatan usaha apa saja yang diizinkan di area pemukiman.(zul)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*