“Aksi Kamisan” dan Respon Senyap Penguasa

 

Budayabangsabangsa.com, Jakarta–Selama 12 tahun melakukan aksi di depan Istana Presiden, perjuangannya belum menemukan hasil yang berarti.  Rezim pun silih berganti namun belum ada upaya serius dari para penguasa untuk menuntaskan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang pernah terjadi di Indonesia mulai tahun 1965 hingga saat ini.

Bersama pegiat HAM di Indonesia, Para keluarga korban mulai dari kasus 65, tragedi Semanggi,  Talangsari,  Priok,  Munir dan terakhir kasus Novel Baswedan terus melakukan aksi salah satunya aksi kamisan, untuk menuntut keadilan hukum dan menyeret aktor dibalik tragedi itu semua.

Hari Kamis, 17 Januari 2019 “Aksi Kamisan” genap berusia 12 tahun. Aksi ini merupakan hasil bentukan dari 3 Jaringan aktifis kemanusiaan di Indonesia yakni Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK), JRK (Jaringan Relawan Kemanusiaan) dan KontraS.

Aksi Kamisan dibuat untuk untuk mencari alternatif kegiatan dalam memperjuangkan keadilan, kebenaran dan Hak Asasi Manusia.

“Aksi Kamisan” dikenal juga dengan sebutan “Aksi Payung Hitam” terus melakukan aksinya setiap hari kamis sore di depan Istana Negara. Aksi mereka merupakan upaya untuk bertahan dalam memperjuangkan kebenaran, mencari keadilan, dan melawan lupa.

“Dalam 12 tahun aksi Kamisan ternyata negara belum cukup serius didalam menyelesaikan persolan pelanggaran Hak Asasi Manusia,” kata Pegiat HAM dari Kontras, Usman Hamid usai menghadiri kegiatan Refleksi 12 tahun Aksi Kamisan, di Gedung Joeang 45 Jakarta, Rabu (16/1).

Usman menambahkan, dalam 12 tahun aksi Kamisan ini kembali kami akan menagih janji – janji pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, momen pemilu (pilpres) ini dinilai penting untuk menyuarakan ini.

“Penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, misalnya tragedi Semanggi, Kasus Munir, dan yang terbaru Penyerangan atas Novel Baswedan,”katanya.

Menurut Usman, belum ada kesefahaman antara seluruh kekuatan partai politik yang ada sehingga membuat susah menyeret otak pelanggaran kasus pelanggaran HAM.

“misalnya didalam kasus 65, Presiden Jokowi diawal pemerintahannya pernah menyiapkan suatu rancangan Perpres untuk merehabilitasi tahanan politik 65 tapi banyak mendapat penolakan dari kalangan militer, partai politik dan ormas islam,” jelas Usman.

Jadi, kata Usman, belum ada satu pemimpin yang berhasil meyakinkan bahwa amanat reformasi dan perintah Undang-undang (menyelesaikan kasus pelanggaran HAM).

Karena itu, Usman menyarankan isu HAM dimasukkan dalam materi debat Pilpres nanti.

“Pilpres ini momen yang penting dalam memilih pemimpin yang membela dan menghormati Hak Asasi Manusia, kita berharap panelis besok bisa mengangkat tema-tema penyelesaian hak asasi manusia,”katanya.

Buku hitam yang merupakan kumpulan surat menyurat selama 12 tahun aksi kamisan di Istana negara (dok. Hatta)
Buku hitam yang merupakan kumpulan surat menyurat selama 12 tahun aksi kamisan di Istana negara (dok. Hatta)

Sementara itu, Salah satu pelopor aksi. Kamisan, Sumarsih, ibu dari Wawan salah satu korban kerusuhan tragedi Semanggi satu tahun 1998 berharap siapapun presiden yang terpilih nanti kasus pelanggaran HAM bisa diselesaikan.

“Mestinya kasus- kasus pelanggaran HAM berat ini diselesaikan oleh siapapun yang menang, jika tidak maka itu pelanggaran undang-undang, sebagai presiden harus melaksanakan konstitusi khususnya tentang HAM,” kata Sumarsih.

Rencananya Aksi Kamisan kembali akan digelar hari ini, Kamis (17/1) sore di depan Istana Negara. Mereka yang dikenal dengan simbol “Payung Hitam” seperti biasa akan melakukan aksi diam dan damai dengan membagi pamflet (pesan) ke masyarakat sekitar. Mereka juga akan mengantarkan sebuah buku hitam kepada Presiden Jokowi,  buku yang berisi 547 surat terdiri dari kumpulan surat-surat aksi kamisan selama 12 tahun beraksi. (red)

Redaksi
About Redaksi 871 Articles
Penggiat Sosial dan Kemanusiaan

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*