2000 Petani Terusir dan Mendapat Intimidasi Preman dan Aparat Bersenjata

Budayabangsabangsa.com, Jakarta – Kurang lebih 2000 petani penggarap lahan di Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet, dan Desa Cibadak Kecamatan Sukaresmi Cianjur terusir dari lahan dan tempat tinggalnya.

Mereka mendapat intimidasi dari sekelompok preman dan sejumlah oknum aparat bersenjata.

Selain kehilangan mata pencaharian dan tempat tinggal, anak-anak mereka pun  tidak dapat belajar dengan laik.

Menurut pengakuan warga, oknum preman dan aparat kepolisian yang melakukan intimidasi atas perintah PT. Maskapai Perkebunan Moelia (MPM).

Karena itu, puluhan petani dan kuasa hukumnya mendatangi Kantor Komnas HAM di Jalan Latuharhary Jakarta Pusat, pada Senin 31 Agustus 2020.

Mereka mengadu sekaligus meminta perlindungan hukum kepada Komnas HAM yang diterima oleh Staf Penerima Pengaduan Komnas HAM, Nur Hidayah.

“Kami para petani  memohon perlindungan hukum dan keadilan kepada Komnas HAM atas tindakan semena-mena PT MPM terhadap kami para petani yang tidak mempunyai kekuatan dan daya upaya. PT MPM telah memanfaatkan institusi kepolisian guna menakut-nakuti para petani dengan dalil petani menyerobot lahan. Besar harapan kami Komnas HAM  bisa menolong masyarakat yang tak berdaya ini,” ujar salah seorang perwakilan petani.

Sebagai bahan pertimbangan perwakilan petani dan kuasa hukumnya menyerahkan berkas yang menerangkan  luas lahan secara keseluruhan sebesar 1.020 Ha berdasarkan data yang dibuat oleh kanwil BPN Jawa Barat.

Diterangkan juga bahwa lahan yang dikuasai melalui HGU oleh pihak PT MPM hanya seluas 60 Ha, dan selebihnya dikuasai oleh para petani atau masyarakat sekitar dengan jumlah 2000 orang petani penggarap berdasarkan mapping yang dibuat oleh BPN Cianjur atas perintah BPN pusat.

PT Maskapai Perkebunan Moelia (MPM) sebagai pemilik HGU tanah/lahan tersebut telah menelantarkan dan tidak menggarap selama kurang lebih 15 tahun sebagaimana izin peruntukan yang diberikan oleh pihak BPN, yaitu sebagai perkebunan teh, sehingga lahan tersebut digarap oleh masyarakat sekitar.

Sirot
H.Muhammad Sirot, S.H selaku kuasa petani. Foto : Har/Mb3

H.Muhammad Sirot, S.H selaku kuasa hukum mengatakan, dengan telah ditelantarkannya dan tidak digarapnya lahan HGU Nomor 12 s/d 26 milik PT Maskapai Perkebunan Moelia, maka pihak Kanwil BPN Jawa Barat telah memberikan tiga kali Surat Peringatan kepada PT MPM. “Namun peringatan tersebut tidak diindahkan,” ujar Muhammad Sirot.

Dengan telah diberikannya tiga kali Surat Peringatan kepada PT. MPM sebagai pemegang/pemilik HGU Nomor 12 s/d 26 yang terletak di Desa Batulawang Kecamatan Cipanas, Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet, Desa Cibadak Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur maka oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur dan Kanwil BPN Jawa Barat telah diusulkan kepada Menteri ATR/ BPN RI sebagai tanah terlantar.

“Tanah HGU PT Maskapai Perkebunan Moelia tersebut pada tanggal 5 Desember 2018 oleh kanwil pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat sudah dinyatakan dalam keadaan status quo sejak tanggal pengusulan yaitu 10 April 2012,” terang Sirot.

Hal lain terungkap, bahwa secara faktual di lapangan memang sudah tidak ada lagi karyawan atau petani yang bekerja sebagai pemetik daun teh milik PT. MPM karena kondisi perusahaan yang sudah bangkrut dan tidak bisa membayar gaji karyawannya sehingga perusahaan tersebut dijual secara diam-diam kepada pihak ketiga (PT. Alam Raya Hijau dan PT Fortune Sky Enterprise Corp) yang saat ini membiayai semua kegiatan di PT MPM.

Muhammad Sirot bersama Hery Kurniady selaku tim kuasa hukum/pendamping para petani mengungkapkan, permasalahan  para petani dengan PT MPM telah dimediasi oleh kementerian ATR/BPN dan diputuskan apabila PT MPM akan memperpanjang HGUnya maka harus memberikan 40% lahan HGUnya kepada para petani. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh PT MPM.

“Akan tetapi yang dilakukan oleh MPM mengambil alih lahan milik para petani dengan menggunakan preman dan di backup pihak oknum aparat kepolisian untuk mengambil kembali lahan HGU yang telah dikuasai dan digarap oleh para petani tersebut dengan cara paksa dan intimidasi,” ungkap Sirot.

Bahkan ada 2 (dua) orang petani yang ditodongkan kepala dan perutnya dengan pistol oleh seorang Adm. PT MPM berinisial RM. Hal sama juga terjadi pada tanggal 26 Agustus 2020, seorang oknum memakai baju preman marah-marah di lokasi sambil mencabut pistol dengan mengarahkan atau menodongkan senjatanya kepada para petani.

Pada saat kejadiaan itu, para petani penggarap yang dibantu oleh para simpatisan menangkap oknum yang mengeluarkan pistol tersebut, dan setelah diinterogasi oleh para petani ternyata orang tersebut adalah seorang anggota polisi berpangkat Briptu. Setelah diketahui orang tersebut adalah polisi maka oleh para petani dilepaskan.

Namun setelah kejadian tersebut, sekelompok orang dan sepasukan oknum polisi dengan senjata lengkap mengusir  para petani dengan cara  paksa, dan rumah  tinggal para petani penggarap dirusak, jalan akses ditutup dengan cara di tembok dan diberi kawat berduri, serta saluran air yang mengarah ke rumah-rumah para petani penggarap diputus. “Jadi praktis para petani penggarap tidak bisa kembali ke rumahnya,” ujar Sirot.

Saat ini, para petani penggarap tidak bisa pulang ke rumah karena mendapat intimidasi dan lahan dijaga oleh sejumlah orang beserta aparat kepolisian dengan jumlah cukup banyak, sehingga para petani  tidak bisa memanen hasil kebunnya dan hidup terlunta-lunta tanpa tempat tinggal. Bahkan anaknya tidak bisa belajar.

“Para preman dengan leluasa membawa senjata tajam bahkan senjata api di depan aparat kepolisian tanpa ada rasa takut sedikitpun hal tersebut karena ada pembiaran oleh pihak kepolisian,” ujar Sirot mengkritisi sikap aparat kepolisian yang seharusnya menjadi penengah.

Diduga kuat,  intimidasi PT MPM kepada para petani karena sertifikat HGU akan berakhir beberapa bulan lagi, dan ada yang 1 (satu) tahun lagi, sehingga mereka memaksa  untuk mengosongkan lahan.

PT MPM juga telah menguasai lahan yang dimohon untuk perpanjangan, tanpa memberikan ganti rugi lahan dan tanaman kepada para penggarap.

Nur Hidayah staf Penerima Pengaduan Komnas HAM akan membawa aduan para petani ke komisioner guna dilakukan pengkajian dan akan direspon dalam waktu 2 Minggu kerja. (haris)

Redaksi
About Redaksi 875 Articles
Penggiat Sosial dan Kemanusiaan

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*