PT.INDO RIGHT PACK Gelapkan Pajak Dan Tidak Miliki Ijin

Rupanya di kompleks vila kapuk mas 1 blok B 4 no.50 Rt 07 Rw 05 kel. Kapuk Muara kec.Penjaringan jakarta Utara berdiri sebuah perusahaan yang bergerak dibidang industri kemasan dan kotak dari kertas di duga menggelapkan pajak.

Hartono Wijaya sebagai penanggung jawab perusahaan mengakui kepada awak media, "saya ingin memperlihatkan data berupa izin perusahaan serta bukti penyetoran pajak untuk dibandingkan oleh data yg di peroleh awak media ," ungkapnya di kantornya di vila kapuk mas 1 Jakarta Utara tepatnya hari senin 11/01/2016.

Namun sampai berita ini di turunkan, ternyata tidak ada itikad baik dari HartonoWijaya, sementara camat penjaringan Drs Abdul Khalit M.Si secara legal sudah menerangkan bahwa:" PT Indo Right Pack tidak memiliki izin usaha seperti diterangkan dalam surat domisili keterangan perusahaan No O692/1.824.1/13" ungkap Abdul Khalit kepada awak media. jadi sangat jelas perusahaan itu ilegal, tanpa ijin dan harus ditutup.

Ketika dikonfirmasi melalui telpon Hartono Wijaya sepertinya menghindar dan melemparkan tanggung jawab kepada Beni selaku pemilik rumah, selain menggelapkan pajak, Hatono Wijaya juga melanggar perda No.7 thn 2008 tentang ketertiban umum yang mengatur tentang rumah tinggal tidak bisa di pakai usaha.

Menurut Lim David ketua Persatuan Wartartawan Republik Indonesia (PWRI) Jakarta utara mengatakan," PT. Indo Right Pack harus segera dilaporkan ke Gubernur DKI Jakarta karena telah melanggar Perda no: 7 tahun 2008 dan mengemplang pajak, dalam hal ini pemprov DKI Jakarta telah dirugikan, oleh karenanya, saya akan mengirim surat resmi kepada gubernur DKI Jakarta terkait hal ini," tegas David dikantornya Jln. Yos Sudarso Jakarta Utara Sabtu (16/01).

"para pelaku usaha yang hanya memikirkan keuntungan pribadi tanpa memberikan kontribusi kepada pemerintah harus dibasni, PT. Indo Rigtht Pack tidak mengindahkan peraturan yang berlaku, berarti telah menginjak – injak perda,"tukasnya.

Sementara itu Ketua Badan Peneliti Independen Kekayaan Pejabat Negara dan Pengusaha Nasional BPI KPN – PN Dudi S.H kepada awak media mengatakan,"pengusaha nakal seperti Hartono harus ditindak tegas, saya segera melaporkan hal ini kepada gubernur DKI Jakarta agar perusahaan tersebut ditutup," tegasnya dikantornya Jln. Kesehatan Jakarta Pusat.(Muryanto)

About admin 269 Articles
Seorang Admin Yang Hobi dengan Berita dan Web Programming

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*