Pendaftaran Gugatan Penyelesain Perselisihan Partai Politik di Pengadilan Jakarta Pusat

Budayabangsabangsa.com – Jakarta (10 Oktober 2019)

FRANKY JALDRIN SAHETAPY, SH., M.H.Li., JUSTI ENGEL, SH., ADVOKAT sebagai kuasa Hukum dari Bapak WELHELM DANIEL KURNALA dari Partai PDI Perjuangan dapil Maluku VI Provinsi Maluku.

Penjelasan dari tim kuasa hukum bahwasannya kliennya merasa mempertahankan haknya sebagai anggota dari PDI-Perjuangan yang sudah dinyatakan secara sah oleh KPUD dan Bawaslu Provinsi Maluku.a

“Kami menggugat di PN Jakarta pusat karena klien kami merasa di zolimi atau tidak dihargai oleh partainya yaitu Partai PDI Perjuangan dimana klien kami telah memenangkan suara pileg dengan memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara 3.970 suara di provinsi maluku dan ini di dukung oleh Surat keputusan KPU provinsi,” jelas Franky .

“Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku telah menetapkan dalam Berita Acara Nomor : 604/BA/81/PROV/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 Agustus 2019 dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Maluku dengan Surat Nomor : 614/PL.01.9-SD/81/Prov/VIII/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 mengenai Pengusulan Pelantikan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Maluku Periode 2019 – 2024 Pemilu 2019 yang juga ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum. Dalam Berita Acara tersebut terlampir Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Maluku 6 Provinsi Maluku dimana Nama Welhelm Daniel Kurnala, SH, M.Si tercantum didalamnya, sehingga proses pelantikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tinggal menunggu waktu,” tambah Justi.

Hal tersebut dinilai sangat berbahaya terhadap praktik berdemokrasi dan jiwa reformasi di Negara Indonesia. Praktisi hukum dan masyarakat akan dibuat bingung tentang siapa yang sebenarnya berwenang mengadili sengketa hasil pemilihan umum yang dapat berimbas pada dualisme putusan yang bertentangan dan pada akhirnya tidak mencapai kepastian hukum bagi praktik hukum dan bernegara di Negara Indonesia.

Kami selaku tim kuasa Hukum menegaskan bahwa kewenangan memeriksa Perselisihan Hasil Pemilu yang secara hukum seharusnya menjadi kewenangan Badan Pengawasan Pemilu sebagaimana tugas dan wewenangnya yang diatur dalam Pasal 94 dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana kewenangannya yang diatur dalam Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bukan dari hasil Rekomendasi Parpol, dan kami berharap Kementerian dalam negeri dan juga Gubernur Provinsi Maluku menjalankan amanah Undang undang, agar tercipta Demokrasi yang Jujur dan Sehat, selain Gugatan Perselisahan Partai Politik kami juga akan ajukan Gugatan PMH ( perbuatan melawan Hukum )” ungkap Franky dan Justi kepada Budayabangsabangsa.com di Pengadilan Jakarta Pusat.

Liputan zul

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*