Masyarakat Mendesak Kasudin Penataan Kota Jakarta Pusat Membongkar Bangunan Tak Berijin

JAKARTA, Budayabangsabangsa.com  Peraturan daerah DKI Jakarta no. 7 th 2010 sedang terus disosialisasikan dan ditegakan, hal ini demi mewujudka Kota Jakarta yang layak huni, indah dan nyaman, dalam Perda tersebut ditegaskan, setiap badan atau orang yang hendak mendirikan bangunan gedung atau rumah tinggal harus mengurus ijin mendirikan bangunan (IMB), selambat – lambatnya setelah ijin keluar barulah mendirikan bangunan, banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat karena ketidak tahuan mereka tentang IMB atau bahkan dibodohi oleh oknum pengawasan penataan kota, bukan diarahkan untuk mengurus ijin, tetapi diarahkan untuk koordinasi, bahasa koordinasi adalah: pemilik bangunan menyuap kepala seksi pengawasan penataan kota, lurah, Camat dan Satpol PP, inilah mengapa terdapat banyak pelanggaran oleh masyarakat yang mendirikan bangunan, contoh penyuapan terhadap petugas terjadi di Kc. Johar baru Jakarta Pusat, sebuah bangunan di Jl. Percetakan negara d721a milik Paulin tidak mengurus ijin hingga bangunan selesai, menurut Paulin, dirinya sudah koordinasi dengan oknum bernama Heri di Kecamatan Johar Baru, katanya kepada budaya bangsa bangsa.com melalui telpon selukernya.

Terindikasi Heri menerima suap Rp. 5 juta dari Paulin, hal ini didapat keterangannya dari sumber yang terpercaya, bangunan milik Paulin di Jl. Percetakan negara ini merupakan penyatuan kavling, dari 4 kios (kavling) menjadi satu kavling atau kios besar, seharusnya ini mengajukan permohonan IMB, karena sama dengan mendirikan bangunan baru, hal ini diatur dalam pp no 36 th 2005 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang – Undang no. 28 th 2002, tentang IMB, setiap orang yang ingin mendirikan bangunan gedung harus memiliki IMB dari pemerintah daerah (Pemda) melalui proses permohonan ijin, jika pemilik bangunan tidak memiliki IMB, maka dikenakan sanksi penyegelan sampai keluar IMB dan sanksi pembongkaran serta denda 10% dari nilai bangunan tersebut, pasal 115 ayat 1 dan 2 pp no.36 th 2005 dan pasal 45 ayat 2.

Oleh karenanya, masyarakat yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen DKI Jakarta mendesak Gubernur DKI Jakarta, Kasudin Penataan kota Jakarta Pusat untuk tidak tebang pilih dalam penegakan Perda/Pergub /pp no. 36 th 2005 yang merupakan pelaksanaan UU no.28 th 2002 tsrsebut," Bongkar dan denda bangunan di Jl. Percetakan Negara d721a, karena bangunan milik Paulin tersebut tidak memiliki IMB," tegas Dudi, SH Ketua BPI DKI Jakarta dikantornya Jl. H Tiung Plumpang Semper Jakarta Utara Rabu (23/09). (Rukmana)

 
 
About admin 270 Articles
Seorang Admin Yang Hobi dengan Berita dan Web Programming

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*