Kasudin Penataan Kota Jakut Berskongkol Dengan BPN Keluarkan Ijin Atas Tanah Sengketa

Budayabangsabangsa.com – JAKARTA – Ironis dan miris, Kasudin Penataan Kota Jakarta Utara dinilai melawan Undang – Undang no: 26 th 2007 tentang penataan ruang, hal ini terindikasi dengan dikeluarkannya Izin mendirikan bangunan (IMB) diatas tanah fasum yang diperuntukan untuk ruang  terbuka oleh pengembang ruko PT. Metro Supermarket Reality. menurut Alek (salah seorang penghuni komplek ruko Metro Kencana blok Q21A), saat kami membeli ruko ini, kami ditawarkan ruko dengan konsep ada ruang terbuka dan jendela, karena ruko yang saya beli ada diujung, dengan dibangunnya ruko 4 lantai diatas tanah fasum ini, jelas kami menolak, bahkan kami juga memasang spanduk penolakan tersebut diatas tanah tersebut, namun Sudin penataan kota Jakarta Utara tidak menghiraukan penolakan kami dan tetap mengeluarkan IMB, katanya sambil menunjuk kearah bangunan ruko diatas tanah fasum Rabu (16/12).

Ketua Badan Peneliti Independen Kekayaan Pejabat Negara dan Pengusaha Nasional, (BPI KPN – PN) DKI Jakarta Dudi SH dan wakil ketua II Rukmana S.Pd,I kepada redaksi menegaskan,"hal yang aneh memang  BPN mengeluarkan HGB, padahal tanah ini tanah fasum, begitu juga Sudin penataan Kota mengeluarkan IMB, ini jelas persekongkolan melawan undang – undang dan tentunya demi kepentingan pribadi yang tidak menutup kemungkinan kedua pejabat tersebut menerima suap, kami akan meneliti hal ini dan mendorong temuan kami ke Kejaksaan dan Tipikor Mabes Polri," tegasnya saat ditemui dikantornya Jakarta Pusat Senin (21/12).

Masih menurut Ketua BPI, Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum, katanya.

"Kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan diatur pada Pasal 5 ayat 1 Perda 7 Tahun 2009,IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan Tata Ruang yang telah ditentukan, nah dalam hal inilah Sudin Penataan kota telah melanggar penataan ruang tadi, karena dalam blok plan yang dibuat pengembang dan susah disesuaikan dengan tata ruang, blok Q21A ini merupakan tanah kosong untuk ruang terbuka, mengapa Sudin memberikan ijin membangun ruko 4 lantai diatas tanah tersebut?seharusnya Sudin tidak mengeluarkan IMB itu," ungkap Ketua BPI geram.


Adanya IMB menunjukkan bahwa rencana kostruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama.

"dalam Dasar hukum IMB, Peraturan dan perundang-undangan yang memuat IMB adalah sebagai berikut:[1]

Undang-undang no. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Undang-undang no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
PP no. 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang no. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
UU no. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung[2]
BAB IV. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG.
Bagian Pertama: Umum.

Pasal 7, ayat (1): "Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung."
Pasal 7, ayat (2): "Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan."
Bagian Kedua: Persyaratan Administratif Bangunan Gedung.

Pasal 8, ayat (1): "Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif yang meliputi:
a. status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
b. status kepemilikan bangunan gedung; dan
c. izin mendirikan bangunan gedung; sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
Pasal 8, ayat (4): "Ketentuan mengenai izin mendirikan bangunan gedung, kepemilikan, dan pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, jika mengacu pada semua ini, jelas Sudin Penataan kota Jakarta Utara dan BPN Jakarta Utara patut dinilai berskongkol melawan UU dalam hal menerbitkan IMB dan HGB diatas lahan (tanah) fasum yang notabene sudah milik masyarakat dan masyarakat menolak keras pembangunan ruko 4 lantai tersebut,"pungkas Ketua BPI DKI Jakarta

Hasil pantauan awak media, pembongkaran cantik (rekayasa) telah dilakukan Sugiarto, namun hanya bongkar sedikit, padahal seharusnya dibongkar rata sesuai blok plan tidak ada bangunan diatas tanah ruang terbuka ( lengkap poto bongkar cantik)

Kini publik berharap agar Gubernur menegur keras Sudin Penataan Kota Jakarta Utara dan memerintahkan Monggur Siahaan membongkar ruko 4 lantai di Komplek Metro Kencana no: 7 di Jl. Sunter Metro Kencana Kelurahan Papanggo Kecamatan Tg. Priok Jakarta Utara.(Redaksi)

About admin 269 Articles
Seorang Admin Yang Hobi dengan Berita dan Web Programming

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*