Jakarta Utara Meningkatkan Mutu Pelayanan Secara Modern

Budayabangsabangsa.com – Jakarta, Ahad.

BPN Jakarta utara bertekad untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam kepengurusan Sertifikat Tanah ataupun yang bersentuhan dengan kepengurusan Dokumen pertanahan ataupun sengketa tanah di Jakarta utara dan kepulauan seribu.

Asnaedi, A.Ptnh, M.H. kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (Kakan BPN) Kota Jakarta Utara, menginstruksikan siapapun yang mencoba mencari keuntungan pribadi maupun kelompok dalam program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) dapat diancam pidana, dan Asnaedi siap menampung laporan masyarakat asal jelas bukti dan datanya, dan tidak segan untuk melaporkan ke Saber Pungli untuk OTT ( Operasi Tangkap Tangan ).

Menurutnya, program PTSL merupakan program pemerintah pusat dan BPN Jakarta Utara bagian pelaksana berkewajiban untuk menuntaskan program yang dibiayai (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) itu.“Semua kegiatan PTSL dibiayai oleh APBN, dan program ini gratis. Seandainya ada itu bisa jadi ranah pidana dan dapat dilaporkan,” kata Asnaedi, di kantornya Jalan Melur, Koja, Jakarta utara kepada budayabangsabangsa.com Jum’at 8 Juni 2018

Saya berupaya untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak atas tanah. Dan bagaimana dapat membantu menyelesaikan sengketa tanah agar tidak masuk sampai ke ranah pengadilan.“ ungkapnya.

Saya menghimbau agar semua menaati SKB tiga menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, dan Menteri ATR/BPN. Isinya, boleh ada biaya sepanjang tidak melebihi 150 ribu rupiah. Biaya itu (antaranya untuk materai) yang dibolehkan, tidak boleh lebih dari itu,” jelasnya.

Meski begitu, pria yang sudah berpengalaman dan sudah sekitar 6 tahunan menjabat kepaka kantor BPN dirinya terbuka menerima laporan dan kritik masyarakat, asal bukan fitnah dan interpensi.“

Asnaedi mengungkapkan, program PTSL masih berlanjut dengan kuota 52.000 bidang. Kuota tersebut lebih banyak dari tahun 2017 yaitu 5.000 bidang, 1.300 bidang di antaranya dalam proses penyerahan, untuk program PTSL 2018 kami himbau agar masyarakat menyiapkan surat-surat tanah secara lengkap biar pada saat pengukuran sudah siap semua. Kedua yang belum punya tanda batas, pasang tanda batas masing-masing, dan siapkan 5 buah materai,” imbuhnya.

Terkait adanya keluhan masyarakat terkait lambannya layanan secara online, yaitu prosesnya bisa memakan waktu kisaran 4 hari tidak benar, melainkan di pihak PPAT nya yang lamban untuk melengkapi data karena selama ini sudah terbiasa manja dengan proses manual dan kepengurusan online itu sementara ini masih di tujukan bagi PPAT ( pejabat pembuat akte tanah ) atau notaris, jelas Kakan BPN Jakut Asnaedi kepada Media Budaya Bangsa-bangsa

Liputan zul

About Redaksi 494 Articles
Penggiat Sosial dan Kemanusiaan

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*