Izin Menkes Keluar, PSBB Kota Bekasi Segera Berlaku

Budayabangsabangsa.com, Bekasi –  Setelah ditunggu-tunggu, Kementerian Kesehatan RI menyetujui Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di Kota Bekasi.

Sistem PSBB bertujuan membatasi mobilitas masyarakat dari dan ke luar Kota Bekasi.

Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta sudah memberlakukan pembatasan sosial bersekala besar pada Jumat, 10 April 2020.

Wali Kota Bekasi Dr H Rahmat Effendi mengatakan Pemkot Bekasi telah mengusulkan PSBB di wilayah Kota Bekasi kepada Kementerian Kesehatan melalui Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Wali Kota Bekasi Dr H Rahmat Effendi. Foto : Istimewa.
Wali Kota Bekasi Dr H Rahmat Effendi. Foto : Istimewa.

Pada 11 April 2020, Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/248/2020 tentang Penetapan PSBB di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

Dengan demikian, Wali Kota Bekasi Dr Rahmat Effendi segera akan berkordinasi dengan Tim Gugus Tugas Covid-19 dan Unsur Muspida terkait PSBB di Kota Bekasi.

“Kita baru dari Gubernur Jawa Barat menerima terkait penerapan PSBB di 5 wilayah termasuk di Kota Bekasi. Tapi kita akan tindak lanjuti bersama Tim Gugus Covid-29 dan Muspida mengeluarkan  keputusan walikota mana saja yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam PSBB Kota Bekasi,” papar Rahmat Effendi, Sabtu (11/4/2020) saat memonitoring wilayah bersama unsur Muspida Kota Bekasi.

Menteri Kesehatan mengeluarkan Keputusan Menkes tentang PSBB di wilayah Kota Bekasi karena data yang ada menunjukkan telah terjadi peningkatan dan penyebaran kasus Covid-19 yang signifikan dan cepat.

Selain itu, hasil kajian epidemiologis dan pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek sosial, ekonomi, serta aspek lainnya perlu dilakukan PSBB  di wilayahnya tersebut guna menekan penyebaran Covid-19.

Wali Kota Bekasi Dr H Rahmat Effendi  berharap apabila PSBB di Kota Bekasi mulai diterapkan agar masyarakat mengetahui dan ikut berpartisipasi dalam upaya mencegah penyebaran virus Covid-19.

“Membatasi aktifitas keluar rumah dan kelurahan daerah. Demi keselamatan kita semua, diimbau warga mematuhi arahan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menjaga kesehatan diri dan keluarga dari potensi penyebaran pandemi Virus Covid-19,” jelasnya.

Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah  mempersiapkan skema operasi PSBB di Kota Bekasi seperti monitoring dan pengawasan arus lalu lintas orang dan barang di 30 titik perbatasan menuju wilayah Kota Bekasi.

Skenario PSBB untuk sektor transportasi baik kendaraan pribadi dan angkutan umum  beroda dua dan roda empat termasuk moda transportasi online.

Untuk kendaraan pribadi kapasitas penumpang yang diperbolehkan sebanyak satu orang untuk roda dua,  jenis kendaraan sedan kapasitas penumpang yang diperbolehkan sebanyak 3 orang termasuk sopir dan jenis mini bus kapasitas penumpang yang diperbolehkan sebanyak 4 penumpang termasuk sopir.

Sementara untuk angkutan umum taksi yang diperbolehkan 3 orang termasuk sopir, angkutan online sedan sebanyak 3 penumpang, angkutan online bukan sedan sebanyak 4 penumpang, angkutan ojek online dan ojek pangkalan sebayak 1 orang, itu juga untuk mengantar barang bukan orang.

Angkutan umum sebanyak 6 orang yang diperbolehkan, dan untuk jenis bus kapasitas yang diperbolehkan 50 persen atau setengah dari kapasitas full yang ada.

PSBB di Kota Bekasi didukung berbagai unsur antara lain pihak keamanan TNI Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan/Tenaga medis dan sukarelawan dari Aparatur ASN dan Non ASN Pemkot Bekasi.

Sementara aktifitas yang dibatasi masih di tempat umum diperbolehkan dalam PSBB ini diantaranya hanya aktifitas toko dan tempat berjualan kebutuhan pokok, peralatan medis atau obat, barang penting, BBM, Gas dan Energi.

Hotel atau tempat penginapan yang menampung wisatawan dan orang terdampak covid-19, selanjutnya tempat olahraga dan yang lain pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Aktifitas sosial budaya dalam PSBB ini intinya dapat dilaksanakan namun tidak melibatkan orang banyak dan berkerumun dengan berpedoman pada pandangan lembaga yang diakui pemerintah dan peraturan UU.

Intinya terdapat pengecualian bagi sejumlah bidang/sektor yang akan tetap berjalan selama masa PSBB diberlakukan. Pertama, adalah Pemerintahan, seperti Pemkot Bekasi POLRI, dan TNI, sehingga pelayanan publik akan terus beroperasi, meskipun dalam pelaksanaannya akan diberlakukan pembatasan jumlah pegawai.

Kedua, adalah usaha dan perkantoran, yang tetap dapat berjalan aktivitasnya, meliputi delapan sektor, sebagai berikut; Kesehatan, Pangan, Energi (air, gas, listrik, pompa bensin), Komunikasi (jasa komunikasi sampai media komunikasi), Keuangan dan perbankan termasuk pasar modal, Logistik / distribusi barang, Kebutuhan keseharian retail (warung, toko kelontong).

PSBB di Kota Bekasi rencananya efektif diterapkan pada Rabu atau Kamis Esok (red)

Redaksi
About Redaksi 875 Articles
Penggiat Sosial dan Kemanusiaan

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*