Holding Indhan, Solusi Kemandirian Industri Pertahanan Nasional ?

Budayabangsabangsa.com, JAKARTA – Jakarta Defence Studies (JDS) menggelar webinar berjudul ‘Tantangan Perang Generasi Keenam Versus Kemandirian Industri Pertahanan’ di Jakarta, Rabu (26/8/2020).

Hadir sebagai pemateri di antaranya Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan 2019 – 2020 Laksdya TNI (Purn) Agus Setiadji, Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad Ade Bagdja, dan Ketua Harian Persatuan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas) Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter Ate.

Direktur Utama (Dirut) PT Len Industri, Zakky Gamal Yasin menilai perlu pembentukan Holding industri pertahanan (Indhan) dalam negeri yang diharapkan bisa membuat industri pertahanan lebih efisien dan berdaya saing dalam memasok kebutuhan dalam negeri.

Holding industri pertahanan akan menggabungkan PT Len Industri, PT Dirgantara Indonesia (DI), PT Pindad, dan PT Dahana.

Zakky menambahkan, pihaknya sedang dalam proses membangun konsolidasi dan sinkronisasi untuk memperkuat indhan supaya memiliki daya saing dan bisa mandiri. Kendati demikian, ia
tidak menyinggung kapan kepastian holding indhan tersebut terbentuk.

“LEN memimpin klaster industri pertahaan, di bawahnya ada PT DI, Pindad, dan Dahana.
Kita sedang berporoses jadi satu holding menjadi satu indhan, agar maju, mandiri, dan berdaya saing, dan terkemuka di regional Asia,” kata Zakky.

Menurut Zakky, indhan milik pemerintah sedang membuat master plan agar bisa tembus di urutan 50 besar (//top fifty//) perusahaan indhan dunia.

Target lainnya yang harus tercapai pada 2024, kata Zakky adalah kontribusi indhan nasional bisa membuat produk dengan komponen lokal mencapai 50 persen.

Zakky meminta Industri pertahanan BUMN harus bersinergi dan berada dalam satu klaster untuk memperkuat finansial dan mengintegrasikan rantai pasokan dan ekosistem.

“Ekosistem harus kerja sama semua yang ada di Indonesia, termasuk dengan BUMS (badan usaha milik swasta). Ini yang kita bangun menjadi kekuatan industri pertahanan nasional. Ini road map 2020 – 2024 ini program unggulan, kita inisiasi dan target kami sampaikan agar bisa kita capai,” kata Zakky.

Holding indhan ini, sambung Zakky  bertujuan untuk menaikkan omzet penjualan. Holding dan merger dilakukan juga agar tidak ada investasi ganda yang selama ini dilakukan bebeberapa indhan.

“Investasi peralatan akan diatur sedemikian rupa, jangan sampai Len investasi, di tempat lain PT DI, Pindad, melakukan hal sama, ke depan akan diintegrasikan hal tersebut,” katanya.

Menurutnya, Pendirian holding bisa meningkatkan sumber daya manusia (SDA), dan melakukan penilaian terhadap talenta perusahaan.

“Jangan sampai indhan cakar-cakaran, bertengakr satu dengan lainnya, BUMN dan BUMS memperebutkan beberapa hal yang sama Harus ada yang diproritaskan, tentunya tidak itu-itu saja, karena itu perlu renstra perlu diwujudkan,” kata Zakky.

JDS
Web Seminar “Tantangan Perang Generasi Keenam versus Kemandirian Industri Pertahanan” di Jakarta Rabu (26/8/2020). Foto : Hatta

Lain halnya dengan Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad Ade Bagdja yang  mengatakan, kini perusahaan sedang membuat produk pesanan khusus dari Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, yaitu kendaraan taktis (rantis) bernama Maung.

Pesanan yang akan dipenuhi itu
mencapai 500 unit sesuai pesanan Kementerian Pertahanan.

“Kita melihat kebutuhan dan peluang dari berbagai macam kondisi Maung, ini sekalian kita sedang industrialisasi semoga tahun ini bisa 500 unit, meskipun kapasitas kita bangunan mencapai 1.000 unit dengan berbagai variannya,” kata Ade.

Dia menyatakan, PT Pindad juga akan meluncurkan kendaraan tempur lainnya pada 2021.

Hanya saja, alutsista kali ini diperuntukkan bagi TNI AL. “Ini coming soon, available tahun 2021. Tentu saja kendaraan tersebut dilengkapi senjata mesin untuk digunakan personel TNI.

“Kendaraan tempur berkonsep Tank Boat Antasena APC-30, ada variasi tank boat rudal dan tank boat kaliber 105 mm,” jelas Ade.

Sementara itu, Eks Sekjen Kemhan Laksda (Purn) Agus Setiadji mengomentari rencana Menhan Prabowo Subianto membeli pesawat tempur Typhoon bekas dari Austria. Agus mengatakan, pendapatnya ini ia berikan dalam kerangka ilmiah yang tidak berkaitan dengan kebijakan.

Dia menganggap, apa pun kebijakan yang diputuskan Menhan pasti ada dasar-dasar kuat untuk pengambilan keputusan.

“Keputusan entah membeli sesuatu alutsista baru dengan teknologi tertentu ataupun alustsita bekas, diakibatkan kebutuhan mutlak dan segera. Saya yakin menhan punya dasar kuat, misal segera untuk membeli alutsista,” katanya.

Penulis buku ‘Ekonomi Pertahanan Menghadapi Perang Generasi Keenam’ bulan Juli 2020 lalu ini juga menyinggung tentang belanja militer yang saat ini menjadi efek gentar sebagai bentuk kekuatan pertahanan yang berfungsi sebagai daya penggetar. Sedangkan strategi militer tidak bisa lagi dijadikan standar kemenangan pertempuran.

Strategi militer saat
ini, kata Agus lebih mengarah ke seni koersif atau intimidasi dan punya efek gentar.

Alhasil, kemampuan untuk menghancurkan negara lain bisa dijadikan motivasi bagi suatu negara untuk menghindari dan memengaruhi perilaku negara lain.

“Untuk bersikap koersif atau mencegah negara lain menyerang negara tersebut, kekerasan harus diantisipasi dan dihindari lewat diplomasi. Kemampuan penggunaan kekuasaan untuk bertempur sebagai daya tawar, adalah dasar dari teori deterensi, dan dikatakan berhasil, apabila kekuatan tidak digunakan,” katanya.

Berbeda halnya dengan Ketua Harian Pinhantanas Mayjen (Purn) Jan Pieter Ate yang mengkritik langkah Menhan yang berencana membeli alutsista bekas.

Menurut dia, jika kebijakan lebih memprioritaskan membeli alutsista bekas maka pertahanan Indonesia semakin tertinggal.

Dia menyoroti, pembelian Typhoon yang diproduksi belasan tahun lalu, dan di negaranya sudah tidak dipakai, malah akan digunakan untuk memperkuat TNI. Jika hal itu terjadi maka kekuatan TNI bisa dipertanyakan.

“Indonesia kok beli bekas terus, beli teknologi yang baru, supaya indhan kita itu bisa catch up. Jadi kita bicara kita generasi keenam, stealth, big data, musuhmu itu nanti bukan lawan barang bekas, tapi datang bawa teknoogi terbaru,” kata Ate.

Ate juga menyinggung konsep minimum essential force (MEF) yang harus diganti karena tidak relevan lagi. Menurut dia, MEF merupakan konsep pertahanan yang tidak merepresentasikan Indonesia sebagai bangsa besar.

Menurut Ate, konsep MEF dengan rencana strategis (renstra) 2010-2014 dan 2015-2019 menghasilkan pemenuhan fisik baru tercapai 63,19 persen dan kesiapan alutsista hanya 58,37 persen.

Ate menyebut, angka itu menunjukkan ada kesenjangan kesiapan pemenuhan dan penggunaan alutsita TNI mencapai
41 persen.

“Sampai sekarang MEF belum memenuhi kebutuhan kita. Kita negara G-20. Tinggalkan
MEF, kita susun kembali pertahanan negara besar. Nah gitu dunk,” kata Ate mendukung agar Kemhan tidak lagi menggunakan MEF sebagai dasar pembelian dan produksi alutsista TNI. (red)

Redaksi
About Redaksi 872 Articles
Penggiat Sosial dan Kemanusiaan

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*